Bone, Jurnal ta – Dugaan mark-up Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD 2 Manurunge, Bone, mendapat perhatian Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin. Ia meminta dugaan penyimpangan anggaran tersebut dihadapi bersama, sementara Kepala Inspektorat Bone memilih bungkam saat dimintai tanggapan, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Andi Akmal mengapresiasi informasi yang disampaikan terkait dugaan penyimpangan tersebut. Ia menegaskan, penggunaan anggaran yang tidak sesuai aturan harus menjadi perhatian bersama.
“Iye, terima kasih infonya dan kayak begini kita perlu sama-sama hadapi, penyimpangan anggaran tidak sesuai aturan,” ujarnya.
Sikap berbeda ditunjukkan Kepala Inspektorat Bone. Hingga berita ini ditulis, ia belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi terkait dugaan penyimpangan Dana BOS tersebut.
Sebelumnya, dugaan mark-up mencuat setelah sejumlah item belanja tahun anggaran 2025 hingga awal 2026 diduga mencatatkan nilai yang tidak wajar.
Kepala SD 2 Manurunge, Meriana, mengungkapkan, persoalan itu bermula ketika dirinya mempertanyakan pengelolaan belanja kepada bendahara sekolah.
Namun, bendahara disebut sempat menolak memberikan penjelasan dengan alasan kepala sekolah tidak berhak mengetahui rincian belanja. Bendahara baru memaparkan transaksi setelah beberapa kali didesak.
Dari penelusuran awal tersebut, Meriana mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya, utang belanja pada tahap pertama yang diminta dibayarkan pada tahap kedua dengan nilai mencapai belasan juta rupiah.
Selain itu, terdapat belanja bahan bangunan, padahal sekolah disebut tidak pernah melakukan pembangunan.
“Termasuk ada belanja bahan bangunan, padahal sekolah tidak pernah membangun. Bahkan, baru beberapa kuitansi dia paparkan, itu sudah ada selisih sampai belasan juta,” kata Meriana.
Temuan tersebut memunculkan dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi belanja Dana BOS.
Meski demikian, dugaan penyimpangan itu masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penelusuran dokumen transaksi.
Inspektorat Bone didesak segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kewajaran harga, keabsahan bukti transaksi, serta kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan Dana BOS.
Sikap bendahara yang disebut sempat menutup informasi belanja juga perlu ditelusuri. Sebab, keterbukaan pengelolaan anggaran menjadi bagian penting dalam mencegah penyimpangan dana pendidikan.
