Bone, Jurnalta- Dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD 2 Manurunge, Kabupaten Bone, mengarah pada sejumlah pos belanja yang diduga bernilai tidak wajar.
Belanja alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, hingga makan dan minum pada tahun anggaran 2025 hingga awal 2026 menjadi sorotan.
Bahkan, dugaan ketidakwajaran serupa disebut terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya.
Inspektorat Kabupaten Bone diminta menelusuri penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan.
Bendahara sekolah diduga terkait dengan pengelolaan belanja yang dipersoalkan.
Saat dikonfirmasi, Kepala SD 2 Manurunge, Meriana, tidak menampik adanya persoalan tersebut dan meminta waktu untuk menyelesaikannya secara internal.
Namun, dugaan ketidakwajaran penggunaan anggaran negara membutuhkan pemeriksaan berbasis bukti, bukan sekadar penyelesaian internal.
Dokumen pertanggungjawaban, bukti transaksi, kewajaran harga, dan realisasi belanja perlu dicocokkan untuk memastikan dasar dugaan tersebut.
Inspektorat Kabupaten Bone diharapkan memeriksa pengelolaan Dana BOS pada periode yang dipersoalkan, termasuk menelusuri tahun-tahun sebelumnya.
Hasil pemeriksaan diperlukan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan administrasi atau indikasi pelanggaran yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Dana BOS merupakan anggaran pemerintah untuk mendukung operasional pendidikan dan wajib dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
