Bone, Jurnalta- Peredaran rokok tanpa pita cukai di Sulawesi Selatan kian mengkhawatirkan. Beragam merek dan varian rasa terus bermunculan di pasaran, sementara pengawasan Bea Cukai dipertanyakan, Sabtu 31 Oktober 2026.
Di tengah maraknya peredaran rokok ilegal yang diduga berasal dari Madura, muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat berseragam hijau dan coklat dalam bisnis tersebut.
Penggiat sosial, Arman Rahim, mengaku menerima informasi dari sejumlah sumber di lapangan mengenai hal itu.
“Info dari teman-teman di lapangan jika rata-rata pemain rokok yang mengorder barang langsung dari Madura itu oknum ijo dan coklat,” kata Arman.
Informasi tersebut, menurut dia, perlu ditelusuri secara serius. Jika benar, persoalannya bukan lagi sebatas pelanggaran cukai, melainkan juga dugaan penyalahgunaan kewenangan dan keterlibatan aparat dalam bisnis ilegal.
Arman juga mempertanyakan pengawasan Bea Cukai Makassar dan Parepare yang dinilai belum mampu membendung peredaran rokok tanpa pita cukai.
Ia menilai, maraknya produk ilegal di pasaran menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap jalur distribusi barang dari luar daerah.
“Kenapa bisa rokok tanpa pita cukai dari Madura ini beredar luas di pasaran dan tidak terdeteksi?” ujarnya.
Menurutnya, peredaran rokok ilegal yang terus berlangsung membutuhkan evaluasi menyeluruh, mulai dari pengawasan distribusi hingga penindakan terhadap jaringan pemasok dan pihak yang diduga melindungi bisnis tersebut.
Rokok merupakan barang kena cukai yang peredarannya diatur dalam Undang-Undang.
Ancaman pidana bagi setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai tanpa pita cukai. Pelanggar dapat dikenai pidana penjara satu hingga lima tahun dan/atau denda dua sampai sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok tanpa pita cukai bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan dapat menjadi pidana.
Peredaran rokok ilegal juga dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena dapat dijual dengan harga lebih murah dibandingkan produk legal.
Dampaknya tidak hanya dirasakan negara, tetapi juga pelaku usaha yang menjalankan kewajiban sesuai ketentuan.
Karenanya, penindakan tidak cukup hanya menyasar pedagang kecil di tingkat pengecer. Aparat perlu menelusuri rantai distribusi, pemasok, pemodal, serta pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap peredaran rokok ilegal ini.
Jika dugaan keterlibatan oknum aparat terbukti, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Institusi terkait juga perlu membuka ruang pemeriksaan agar dugaan tersebut tidak berhenti sebagai informasi yang beredar di masyarakat.
