Bone, Jurnalta- Dugaan alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan perumahan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kian disorot. BTN Griya Bumi Mahkota di Kelurahan Ta’ menjadi salah satu yang dipersoalkan setelah lahan di kawasan tersebut terpantau masih ditanami padi di tengah musim El Nino.
Temuan ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai status awal lahan, legalitas alih fungsi, hingga kewajiban pengembang menyediakan lahan pertanian pengganti.
Ketua Lembaga Perkasa, Andi Arman, menegaskan aktivitas penanaman padi tersebut menunjukkan bahwa lahan yang kini menjadi kawasan perumahan itu merupakan sawah irigasi yang masih produktif.
“Ini bukti bahwa yang dijadikan perumahan itu sawah irigasi yang hari ini masih berproduksi,” kata Arman.
Menurut Arman, BTN Griya Bumi Mahkota mulai dibangun pada 2021.
Informasi tersebut, katanya, merujuk pada kode lokasi registrasi di aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik BP Tapera.
Tahun pembangunan itu menjadi salah satu poin yang dipersoalkan Perkasa.
Arman menilai, kewajiban penyediaan lahan pengganti perlu ditelusuri berdasarkan aturan yang berlaku saat alih fungsi dilakukan.
“Di tahun itu pengembang masih berkewajiban menyiapkan lahan pengganti, karena aturan yang menetapkan tiga kecamatan kota keluar dari zona LSD baru terbit 2023. Itupun benturan dengan peta di Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 468/SK-HK.02.02/III/2026,” kata Arman.
“Meskipun petanya belakangan dirubah, tapi hal ini masih menimbulkan perdebatan,” tambahnya.
Bagi Perkasa, persoalan ini tidak cukup berhenti pada fakta bahwa lahan masih ditanami padi.
Status lahan sebelum pembangunan, dasar perubahan peruntukan, dokumen perizinan, serta pemenuhan kewajiban lahan pengganti harus diperiksa untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.
Arman pun meminta aparat penegak hukum mengusut persoalan tersebut secara menyeluruh.
Jika lahan itu terbukti termasuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan, kewajiban pengembang harus diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.
BTN Griya Bumi Mahkota sendiri termasuk dalam daftar perumahan yang dilaporkan Perkasa ke Polda Sulawesi Selatan.
Sebelumnya, lembaga tersebut melaporkan dugaan pelanggaran alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan serta dugaan pencemaran lingkungan di Kabupaten Bone.
Arman menyebut laporan itu mencakup sejumlah perumahan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Ia juga telah dimintai keterangan selama lebih dari dua jam oleh Unit II Tipidter Polda Sulsel.
Kini, penelusuran aparat diperlukan untuk menjawab persoalan mendasar, bagaimana status lahan tersebut sebelum menjadi kawasan perumahan, dan apakah seluruh ketentuan alih fungsi telah dipenuhi?
