BONE, Jurnalta — Dugaan pelanggaran pengisian BBM subsidi kembali muncul di SPBU Jalan Mangga, Kabupaten Bone. Seorang warga melaporkan adanya kendaraan dinas berjenis MPV merek Avanza yang terlihat mengisi bahan bakar bersubsidi di lokasi tersebut. Padahal berdasarkan aturan yang berlaku, mobil dinas pelayanan yang diperbolehkan memperoleh BBM subsidi hanya terbatas pada mobil Ambulance, mobil Jenazah, Pemadam Kebakaran, dan mobil pengangkut sampah. Belum lama berselang, kendaraan bermuatan plat merah juga sempat tercatat melakukan hal serupa di lokasi yang sama.
Menyikapi temuan tersebut, Anggota Satgas BBM Subsidi Merah Putih Wilayah SPBU Jalan Mangga, Edy Saputra Syam, menindaklanjuti dengan meneruskan laporan kepada Koordinator Satgas sekaligus mengonfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone. Penjelasan yang diterima justru membuka sisi lain dari persoalan tersebut.
“Setelah saya teruskan temuan ini ke Kord Satgas BBM dan dikonfirmasi ke Kadis DLH, beliau menjelaskan bahwa sesuai Perpres untuk layanan umum memungkinkan menggunakan BBM subsidi seperti mobil sampah. Berhubung keterbatasan armada, mobil Avanza digunakan angkut sampah non-organik makanya beli Pertalite,” ungkap Edy Saputra Syam.
Hal senada ditegaskan langsung oleh Kepala DLH Kabupaten Bone, Dray Febriyanto. Ia membenarkan bahwa kendaraan tersebut adalah mobil operasional pelayanan sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah terpilah (non-organik). Menurutnya, keterbatasan jumlah armada pengangkut khusus membuat pihaknya terpaksa memanfaatkan kendaraan tersebut demi mengangkut sampah terpilah dari bank sampah dan titik pengumpulan lainnya.
“Dalam Perpres yang mengatur BBM bersubsidi, mobil pelayanan publik seperti pemadam, Ambulance, dan pelayanan persampahan diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi,” jelas Dray Febriyanto.
Namun ketika ditanya mengenai jenis kendaraan yang sejatinya bukan tipe truk atau mobil pengangkut sampah, Dray mengaku bahwa memang bukan peruntukan aslinya.
“Memang bukan peruntukannya, cuma karena keterbatasan armada kita manfaatkan. Karena sampah terpilah sedapat mungkin tidak diangkut mobil yang membuang ke TPA,” terangnya.
Sementara itu, Koordinator Satgas Pengendalian BBM Subsidi Merah Putih Kabupaten Bone, Andi Amran, mengaku baru mengetahui adanya laporan tersebut. Meski begitu, ia menegaskan bahwa sepengetahuannya, kendaraan dinas pada prinsipnya tidak boleh mengisi BBM subsidi kecuali telah masuk dalam daftar pengecualian yang telah ditetapkan.
“Saya baru mengetahui laporan itu. Namun sepengetahuan saya, kendaraan dinas tidak boleh mengisi BBM subsidi kecuali hal-hal tertentu,” ujar Andi Amran.
Penjelasan ini pun memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: sejauh mana aturan dapat ditekuk demi alasan keterbatasan fasilitas, dan apakah pengecualian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun teknis. Hingga saat ini, pihak Satgas masih mendalami kasus tersebut guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan BBM subsidi yang berlaku.(*)
