Bone, Jurnalta- Saat pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk mencetak sawah baru, sejumlah lahan pertanian potensial di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, justru diduga beralih fungsi menjadi kawasan perumahan.
Sawah yang sebelumnya dimanfaatkan untuk produksi pangan kini menjadi sorotan setelah Lembaga Perkasa melaporkan dugaan pelanggaran alih fungsi lahan ke Polda Sulsel.
Ironisnya, lahan-lahan yang dipersoalkan itu disebut masih produktif sebelum ditimbun dan dialihkan menjadi kawasan permukiman.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai perlindungan lahan pertanian di tengah upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan.
BTN Griya Bumi Mahkota di Kelurahan Ta’ menjadi salah satu lokasi yang disorot. Di kawasan tersebut, aktivitas penanaman padi masih terpantau berlangsung di tengah musim El Nino.
Fakta ini memperkuat dugaan bahwa lahan tersebut memiliki potensi pertanian dan masih dimanfaatkan untuk produksi pangan.
Selain Griya Bumi Mahkota, nama Griya Pelangi Timur, Cilellang Mas, Dirz Residen, Aruland dan Palanga Mas turut masuk dalam daftar perumahan yang disorot Lembaga Perkasa.
Lembaga itu menduga sejumlah kawasan perumahan tersebut dibangun di atas lahan yang sebelumnya merupakan sawah produktif.
“Itu semua sawah potensial yang masih berproduksi sampai saat ditimbun, disulap jadi perumahan,” kata Arman, Senin 12 Oktober 2026.
Namun, dugaan alih fungsi tersebut berhadapan dengan penjelasan pemerintah daerah mengenai status tata ruang lokasi perumahan.
Pejabat Fungsional Penataan Ruang BMCKTR, Andi Asrijal, menyatakan lokasi Griya Bumi Mahkota dan Griya Pelangi Timur sejak awal pembangunan tidak termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang sebelumnya dikenal sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
“Dulu waktu awal dibangun belum ada istilah LSD atau LP2B. yang ada hanya lahan basah atau kering, di sana termasuk lahan basah karena sawah, tapi masih memungkinkan diberikan izin sesuai ketentuan Perda ketika itu,” kata Asrijal.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan ini pada dua hal yang perlu diperjelas, status tata ruang lahan saat izin diterbitkan dan kondisi faktual lahan sebelum berubah menjadi kawasan perumahan.
Sebab, status lahan yang disebut tidak masuk LP2B tidak serta-merta menghapus pertanyaan mengenai riwayat pemanfaatan lahan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku saat pembangunan dilakukan.
Asrijal juga menyebut lokasi Griya Pelangi Timur dan perumahan di Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, tidak termasuk LP2B, meskipun sebagian besar wilayah di sekitarnya masuk dalam kawasan tersebut.
“Begitu juga Griya Pelangi Timur, termasuk yang di Desa Mappesangka Kecamatan Ponre, meski di sana hampir 80 persen LP2B, tapi khusus lokasi perumahan itu tidak termasuk,” tambahnya.
Di sisi lain, Asrijal menilai Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 468/SK-HK.02.02/III/2026 tidak dapat dijadikan rujukan untuk menilai persoalan tersebut.
Ia beralasan, penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dinilai masih bermasalah karena sejumlah bangunan yang telah mengantongi izin sejak bertahun-tahun lalu tetap masuk dalam penetapan itu.
“Kenapa saya bilang, LSD nya tidak terlalu bagus, karena bahkan bangunan-bangunan yang sudah ada perizinannya lima sampai sepuluh tahun lalu itu masih ditetapkan LSD. Seperti RS Tentara itu masih LSD,” kata Asrijal lagi.
Perbedaan pandangan antara pelapor dan pihak penataan ruang tersebut membuat persoalan alih fungsi lahan di Bone tidak cukup berhenti pada klaim status kawasan.
Riwayat lahan, dokumen perizinan, serta kesesuaian pembangunan dengan aturan yang berlaku menjadi hal penting untuk diperiksa guna memperjelas dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
Sebelumnya, Lembaga Perkasa melaporkan dugaan pelanggaran alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan serta dugaan pencemaran lingkungan ke Polda Sulsel.
Laporan itu mencakup sejumlah perumahan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Ketua Lembaga Perkasa, Arman, juga telah dimintai keterangan oleh penyidik Unit II Tipidter Polda Sulsel.
Kini, tindak lanjut laporan tersebut menjadi penting untuk menguji dugaan yang disampaikan pelapor sekaligus memastikan apakah pembangunan perumahan di lokasi-lokasi yang disorot telah memenuhi ketentuan tata ruang, perlindungan lahan pertanian, dan persyaratan lingkungan.
