JAKARTA, VIRAL-IN.COM — Menteri Keuangan yang baru saja dilantik, Suahasil Nazara, menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu mendukung seluruh program prioritas pemerintah. Pernyataan ini disampaikan langsung seusai ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ungkap Suahasil.
Ia menekankan bahwa APBN sebagai instrumen keuangan negara tidak hanya harus sehat, tetapi juga kredibel dan dapat dipercaya. Anggaran yang disusun harus mampu menjalankan seluruh program prioritas pemerintah tanpa mengorbankan keseimbanganangan keuangan negara.
“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain sehat, APBN juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” lanjutnya.
Kementerian Keuangan, kata Suahasil, akan terus bekerja menjadikan APBN sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nasional. Salah satu komitmen konkretnya adalah menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas aman 3 persen.
“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.
Selain aspek angka dan fiskal, Suahasil juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan negara. Kredibilitas APBN, menurutnya, dibangun tidak hanya melalui kebijakan yang sehat, tetapi juga melalui transparansi dan komunikasi yang konsisten kepada masyarakat.
“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Suahasil menegaskan bahwa efisiensi tidak dimaknai semata-mata sebagai pemotongan belanja. Lebih dari itu, efisiensi berarti memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan keluaran maksimal dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Suahasil.
Ia juga memastikan proses transisi di Kementerian Keuangan akan dikoordinasikan dengan baik, sehingga pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan berbagai program pemerintah dapat terus berjalan secara berkesinambungan tanpa kendala.(*)
Sumber: Kemensekneg
