BONE, Jurnalta— Keterangan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRD Kabupaten Bone memunculkan pertanyaan serius mengenai status kepegawaian dan praktik dr. Andi Koneng.
Dalam forum yang diinisiasi Solidaritas Advokat Bone untuk menyikapi kasus meninggalnya bayi di RSUD Tenriawaru tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan mengonfirmasi bahwa dr. Andi Koneng merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang tercatat di tiga tempat, yakni RSUD Tenriawaru, RS Yasin, dan praktiknya sendiri.
Menanggapi keterangan tersebut, Direktur Silakelima law and legal office, Muh. Ashar Abdullah, S.H., M.H.Li mendesak agar Dinas Kesehatan dan instansi terkait memberikan penjelasan terbuka serta melakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan status, penugasan, dan praktik yang bersangkutan sesuai ketentuan hukum.
“Kalau dalam forum resmi DPRD disampaikan bahwa seorang PNS tercatat di tiga tempat, persoalan ini tidak boleh berhenti pada keterangan lisan. Harus dijelaskan apa status pencatatan di masing-masing tempat, bagaimana pengaturan jam kerja dan penugasannya, serta apakah seluruh kegiatan praktiknya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang,” tegas Ashar.
Menurutnya, persoalan ini perlu ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas pelayanan publik. Status sebagai PNS membawa kewajiban untuk menaati ketentuan disiplin, melaksanakan tugas kedinasan, dan memenuhi pengaturan kerja yang berlaku. Sementara itu, praktik kedokteran juga tunduk pada ketentuan profesi, perizinan, dan pengaturan tempat praktik.
Ashar menegaskan bahwa pencatatan atau praktik di beberapa tempat tidak otomatis membuktikan pelanggaran. Namun, kondisi tersebut cukup menjadi alasan untuk meminta verifikasi dokumen dan penjelasan resmi, terutama jika berkaitan dengan pemenuhan jam kerja, pelaksanaan tugas kedinasan, dan pelayanan kepada pasien.
“Jangan sampai administrasi kepegawaian dan perizinan hanya dianggap sebagai urusan dokumen. Yang harus dipastikan adalah apakah kewajiban sebagai PNS benar-benar dijalankan, apakah izin praktiknya sesuai, dan apakah pengaturan tugasnya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai aturan, bukan pembiaran,” ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bone, Dinas Kesehatan, serta instansi yang berwenang di bidang kepegawaian dan perizinan tenaga medis untuk memeriksa dokumen kepegawaian, surat penugasan, pengaturan jam kerja, dan izin praktik dr. Andi Koneng pada masing-masing tempat.
Menurut Ashar, pemeriksaan tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi publik. Hasilnya perlu disampaikan secara proporsional, dengan tetap menghormati hak pihak yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan.
Sorotan ini muncul di tengah perhatian masyarakat terhadap kasus meninggalnya bayi di RSUD Tenriawaru. Keluarga sebelumnya menyampaikan dugaan keterlambatan penanganan medis, sementara pihak rumah sakit telah memberikan bantahan. Dugaan kelalaian medis tersebut tetap harus diperiksa secara objektif berdasarkan rekam medis, kronologi penanganan, standar profesi, dan bukti yang relevan.
Ashar menegaskan bahwa pemeriksaan administrasi kepegawaian dan evaluasi dugaan kelalaian medis merupakan dua persoalan yang berbeda, tetapi sama-sama membutuhkan kejelasan dan akuntabilitas.
“Jangan biarkan pertanyaan yang muncul dalam RDPU menguap begitu saja. Jika semua telah sesuai ketentuan, jelaskan berdasarkan dokumen. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan tanpa tindak lanjut,” tutupnya.
