Bone, Jurnalta— Menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan, muncul sorotan terkait pengelolaan anggaran di Kabupaten Bone. Salah satu yang menjadi perhatian adalah item pengadaan baju atau seragam kontingen yang diketahui bukan dikelola oleh KONI Bone. Padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku, seluruh pertanggungjawaban ke depannya justru dibebankan kepada KONI. Hal ini memicu kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Terkait hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Bone, Andi Muhammad Salam atau yang akrab disapa Lilo AK, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, menegaskan bahwa pihaknya dalam setiap rapat selalu mengingatkan agar pengelolaan dana hibah tetap berjalan sesuai regulasi. Ia juga menegaskan fungsi pengawasan dewan terhadap penggunaan APBD. Menurutnya, secara teknis maupun regulasi, seluruh anggaran terkait pelaksanaan Porprov harus dikelola oleh KONI, bukan pihak lain.
“Kami terlebih dahulu harus terus mengingatkan sesuai fungsi kami di DPRD dalam hal pengawasan penggunaan APBD. Bahwa terkait teknis, semua anggaran harus dikelola KONI sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkap Lilo AK.
Ia menjelaskan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) selaku OPD penyelenggara mensalurkan anggaran ke KONI untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan secara langsung. Dispora hanya menerima hasil keluaran dari apa yang dilakukan KONI. Hal ini juga berlaku untuk pengadaan seragam kontingen secara teknis dan sesuai regulasi, KONI-lah yang menentukan rekanan dan bertanggung jawab, bukan Dispora.
“Seperti pengadaan seragam kontingen itu teknis dan sesuai regulasi KONI lah yang tentukan, bukan Dispora yang tentukan rekanan. KONI yang pertanggungjawabkan. Dispora hanya lewat anggaran di DPA Dispora, tapi yang harusnya gunakan adalah KONI,” tegasnya.
Lilo AK menambahkan bahwa DPRD telah menyetujui anggaran tersebut, sehingga kewajiban mengingatkan tetap berjalan. Jika setelah diingatkan tetap tidak diindahkan, maka tanggung jawab kembali jatuh kepada pihak Dispora selaku pemegang anggaran.
“Setidaknya DPRD ingatkan karena DPRD ada di dalam menyetujui anggarannya. Kalau sudah diingatkan tapi tetap tidak dengar, yang kembali ke Disporanya,” tambahnya.
Sementara itu, Bendahara KONI Bone, Andi Sadikin, memberikan pernyataan yang justru memperkuat sorotan tersebut. Ia mengaku pihaknya sama sekali tidak menangani pengadaan baju seragam tersebut, bahkan tidak mengetahui besaran anggaran maupun spesifikasinya.
“Baru dana pembinaan cabang olahraga dan operasional KONI yang kami kelola. Untuk pengadaan baju, kami tidak tahu berapa dananya dan spesifikasinya karena bukan kami yang menangani. Kami juga belum tahu karena kami juga belum memperoleh anggaran pengadaan baju,” jelas Andi Sadikin.
Ketidaktahuan pihak KONI terhadap proses pengadaan yang nantinya harus mereka pertanggungjawabkan ini menjadi hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Di satu sisi regulasi mewajibkan KONI mengelola dan melaporkan penggunaan anggaran, namun di sisi lain ada pos anggaran yang justru dikelola pihak lain tanpa sepengetahuan KONI.
Sementara itu, Kadispora Bone, Andi Akbar saat dikonfirmasi belum merespon, hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Dispora Kabupaten Bone terkait siapa yang menangani pengadaan seragam tersebut dan dengan dasar apa proses itu dilakukan.(*)
